“Reshuffle sendiri masih belum sampai sekarang belum dilakukan, bahwa ada atau tidak tergantung bagaimana presiden melihat urgensinya terhadap hal tersebut. Sejauh ini belum,” kata Julian di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, sebelum bertolak ke Brunei Darussalam mendampingi SBY, Kamis (24/2/2011).
Julian mengatakan, bila saat ini timbul kekhawatiran sejumlah partai anggota koalisi bahwa akan ada reshuffle terutama dikaitkan dengan hasil pengajuan hak angket untuk pembongkaran mafia pajak, maka hal tersebut tidak beralasan karena Presiden tidak akan melakukan reshuffle karena alasan tersebut.
“Kalau ada tentu berdasarkan rasional dan alasan. sekali lagi itu memang hak prerogratif melekat pada Presiden,” katanya.
Ia menambahkan,”itu bukan dari internal pemerintah, mungkin hasil analisis dari pengamat politik yang melihat bahwa konstelasi partai koalisi saat ini memang kelihatannya tidak begitu saja terkait rencana untuk angkat mafia pajak. Jadi bukan dari internal kita”.
Terkait perkembangan bahwa Partai Gerindra menolak pengajuan hak angket tentang Mafia Pajak yang senada dengan Partai Demokrat dan adanya pendapat bahwa Partai yang mendukung Prabowo Subianto itu bergabung ke koalisi pemerintah, Julian mengatakan belum ada pertemuan antara SBY dengan Prabowo.
“Belum ada sejauh ini belum ada
Tidak ada komentar:
Posting Komentar